Akuntansi Sektor Publik

Nama : Winda Puspita Lim Setyawati
NPM : 21207169
Kelas : 4 EB14
Mata Kuliah : Etika Profesi Akuntansi
Dosen : Adi Rosyadi
Tugas : Akuntansi Sektor Publik ( Etika Profesi Akuntansi, Tanggal 10 Oktober 2010 )


Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik dari buku Anglo Amerika diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi "utang sektor publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mnedominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintah yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang mmbicarakan metoda manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembhasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintah. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.
Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai : "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat". Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan : "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".
Akuntansi Sektor Publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragama sesuai dengan misi yang di emban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik diantaranya adalah Organisasi Penerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan. Perbedaan tujuan organisasi tersebut menyebabkan bentuk pelaporannya berbeda karena akuntabilitas yang dituntut oleh stakeholder berbeda. Tujuan pelaporan diarahkan pada tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan tujuan organisasi tersebut.
Akuntansi Sektor Publik akan membahas karakteristik organisasi sektor publik, standar akuntansi untuk organisasi sektor publik, pelaporan akuntansinya dan akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik membahas tentang anggaran, pengendalian manajemen dan penilaian kinerja.

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam ( 1989 ) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan organisasi sektor publik ini dapat diklasifikasikan dalam :

• Semangat Kapitalisme ( Capitalistic Spirit )
• Peristiwa Politik dan Ekonomi ( Economic and Politic Event )
• Inovasi Teknologi ( Technology Inovation )

Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintah orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang di transformasi mnejadi Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya politisasi atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan 'sapi perah' oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).
Macam-macam akuntan dan tugasnya, menurut UU No.34 Tahun 1945 :
a. Akuntan Privat/ Intern/ Manajemen

adalah Akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan/ organisasi tertentu, bertugas
menjalankan fungsi akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen.
b. Akuntan Publik ( Extern )

adalah akuntan yang menjalakan fungsi pemeriksaan secara bebas (independen) terhadap
laporan keuangan perusahaan dan organisasi lain. Hasil laporan keuangan dinyatakan dalam
laporan akuntansi yang berisi pendapat tentang kewajaran atau kelayakan laporan keuangan
yang diperiksanya.
Tugas selain pemeriksaan adalah :

1. Konsultasi Perencanaan dan Pelaporan Pajak
2. Penyusunan Anggaran
3. Penyusunan System Akuntansi
4. Penyusunan Laporan Keuangan

c. Akuntan Pemerintah

adalah Akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan, misalnya : di BPK, Dirjen Pajak,
BPKP, Departemen Keuangan.
Tugasnya adalah Mengawasi keuangan dan kekayaan negara sampai pengelolaan keuangan
dan kekayaan negara.